Kenapa sih kok pada ramai driver di pinggir jalan? Apa karena Orderan yang sepi?
Pasti pernah kan ya kita kalau lagi berpergian entah kemana di Ibukota ini, kita melihat betapa banyaknya "Ijo-ijo Online" yang "Nongkrong" sambil menunggu orderan. Eits tapi tidak satu ini bergerombol. "Loh kok ga sesuai sama judulnya sih ini artikel?", sebentar dulu ini ada korelasinya dengan kebijakan yang ada, kebijakan apa sih?
Dibalik kemudahan dalam pemesanan, Kecepatan dalam pengiriman maupun penjemputan, ada ribuan pengemudi yang nasibnya ditentukan oleh sistem yang tidak mereka pahami. Coba kita bayangkan nih, kita bekerja seharian, berkeringat di jalanan, tapi di akhir ternyata kita tidak pernah tauu persis dasar perhitungan gaji kita. Yang penting "Terima Kasih" padahal potongan yang terjadi di belakang layar bisa jadi jauh lebih besar dari yang kita bayangkan, Inilah realitas pahit yang terjadi pasca-merger besar-besaran di tahun 2021.
Pemandangan "Ijo-ijo" yang bergerombol tadi sebenarnya bukan sekadar istirahat. Itu adalah simbol ketidakpastian. Mereka juga manusia, memang tau saya mereka bukanlah pekerja tetap, tapi apakah salah ketika kita mencoba mencari keadilan dan kepastian jika aturan yang ditulis dan dijalankan tidak sesuai?.
Sejak periode transisi kepemimpinan dan manajemen baru (2019-2025), banyak driver yang merasa aplikasi di genggaman mereka berubah fungsi. Aplikasi yang dulunya adalah "alat bantu cari nafkah", pelan-pelan berubah menjadi "kotak hitam" atau ruang gelap yang tak bisa dibaca.
Kenapa saya bilang ruang gelap?
Karena di balik layar HP yang menyala itu, terjadi algoritma tersembunyi atau tidak adanya transparansi terkait potongan yang di luar aturan pemerintah. Simpelnya gini kalau Gojek merasa tidak ada kejanggalan dalam perhitungan potongan driver, coba tampilkan detailnya ke pengguna juga. Jadi ketika Pengguna ingin memesan ojek online, mereka tidak skeptis duluan terhadap pendapatan yang diterima driver, contohnya: "ini driver kok ngga niat sih nyupirnya, padahal ongkosnya mahal loh". Banyak pengguna menganggap bahwa driver menerima 100% argo yang dibayarkan, realitanya kan tidak.
KP 1001 Tahun 2022 adalah perubahan atas KP 667 Tahun 2022. Poin paling "mematikan" di sini adalah keputusan pemerintah untuk menurunkan biaya sewa aplikasi dari maksimal 20% menjadi maksimal 15%.
Nah loh, 15% bro Gojek mau buat alasan apalagi, coba misalnya deh kita berikan space sekitar 25% potongan dengan biaya lain-lain termasuk biaya maintenance aplikasi ya. Coba kita hitung secara mentah-mentah, ini masih belum menggunakan SPSS didukung dengan survei puluhan driver.
Rincian Order:
- Total Tarif (Argo Customer GORIDE COMFORT 3.6KM): Rp 18.500
- Asumsi Potongan Aplikasi: 25% (Sesuai Peraturan) vs ~40% (Realita)
Perbandingan Pendapatan
Grafik batang di bawah ini menggambarkan betapa besarnya porsi yang "dimakan" sistem dibandingkan dengan ekspektasi awal.
A. Ekspektasi (Jika Potongan 25%)
Argo: [████████████████████] 100% (Rp 18.500)
Driver : [███████████████░░░░░] 75% (Rp 13.875) -> Sudah bersih
App : [░░░░░] 25% (Rp 4.625)
B. Realita (Yang Diterima Driver: Rp 11.200)
Argo: [████████████████████] 100% (Rp 18.500)
Driver : [████████████░░░░░░░░] 60% (Rp 11.200) -> Sudah bersih
App : [░░░░░░░░] 40% (Rp 7.300) -> apakah sesuai peraturan?
"Ohh mungkin karena kamu pakai comfort kali, makanya potongannya gede!. Oke kita coba hitung GORIDE REGULER dengan jarak yang sama. Jarak yang saya gunakan merupakan Trip saya yang hampir setiap hari yaitu (Johar baru - Stasiun Cikini) yang dimana argonya sama besar dengan jarak (Johar baru - Stasiun Sentiong).
Rincian Order:
- Total Tarif (Argo Customer GORIDE REGULER 3.6KM): Rp 16.500
- Asumsi Potongan Aplikasi: 25% (Sesuai Peraturan) vs ~40% (Realita)
Perbandingan Pendapatan
Grafik batang di bawah ini menggambarkan betapa besarnya porsi yang "dimakan" sistem dibandingkan dengan ekspektasi awal.
A. Ekspektasi (Jika Potongan 25%)
Argo: [████████████████████] 100% (Rp 16.500)
Driver : [███████████████░░░░░] 75% (Rp 12.375) -> Sudah bersih
App : [░░░░░] 25% (Rp 4.125) -> apakah sesuai peraturan?
B. Realita (Yang Diterima Driver: Rp 10.400)
Argo: [████████████████████] 100% (Rp 16.500)
Driver : [█████████████░░░░░░░] 63% (Rp 10.400) -> Sudah bersih
App : [░░░░░░░] 37% (Rp 6.100) -> apakah sesuai peraturan?
Simpel pertanyaannya jika memang dariawal sudah ditentukan biaya lain-lain dan biaya maintenance aplikasi, mengapa di bagian perhitungan yang tidak transparan ke public ini, ada 12-15% yang janggal, Untuk apa?. Gojek sudah tidak memberikan insentif tambahan semenjak bergantinya kepemimpinan dan manajemen Gojek, bahkan mereka yang di lapangan pun merasa THR yang pernah diberikan rasanya tidak adil, apa dasar perhitungan pemberian THR tersebut?.
Ini bukan masalah bersyukur atau tidaknya jadi mitra yang notabenenya bukan pekerja tetap, tetapi kita bisa lihat bagaimana sebuah perusahaan bisa menghargai mitranya yang secara tidak langsung membantu revenue perusahaan setiap harinya.
Kemanusiaan yang adil dan beradab, pembuat peraturan seharusnya mengerti mengenai hal ini, yaitu Kementrian Perhubungan. Mereka sebaiknya melakukan audit pada transparansi perusahaan terhadap mitranya di lapangan.
Jebakan batman atau Kesalahan Teknis?
Kalau kita bicara soal uang, mungkin pihak aplikator bisa berdalih soal "biaya operasional". Tapi mari kita bicara soal User Experience (UX) atau pengalaman pengguna, ranah yang jarang dibahas tapi paling berdampak pada nasib driver.
Dalam riset kecil-kecilan yang saya lakukan dengan metode data sekunder, ditemukan bahwa desain aplikasi Gojek saat ini cenderung tidak netral. Ada pola desain yang seolah sengaja dibuat untuk menyembunyikan informasi vital dari customer.
Coba perhatikan, saat driver menerima order, fokus tampilan antarmuka (UI) adalah "Ambil Order". Tapi rincian breakdown potongan? Itu seringkali absen atau tersembunyi jauh di dalam menu riwayat yang rumit. Ini bukan sekadar desain yang "bersih", tapi sebuah praktik tersembunyi. Customer juga diposisikan untuk tidak punya akses setara terhadap informasi dasar Argonya.
Ini sejalan dengan apa yang dikatakan peneliti Costanza-Chock (2020), bahwa teknologi itu tidak netral. Desain aplikasi yang sekarang berjalan justru memperkuat ketimpangan: Aplikator memegang semua kartu, driver hanya memegang setir tanpa tahu arah nasibnya.
Dari Dapur yang Tak Ngebul hingga Ancaman Putus Sekolah
Angka-angka selisih Rp 4.000 atau Rp 6.000 per order di atas mungkin terlihat sepele bagi sebagian orang. "Ah, cuma uang parkir," pikir mereka. Tapi bagi mitra pengemudi yang menggantungkan hidup sepenuhnya di sini, akumulasi angka tersebut adalah bencana finansial.
Coba kita kalkulasi ulang. Jika dalam sehari seorang driver kehilangan potensi pendapatan Rp 30.000 akibat potongan yang membengkak (di luar aturan 15-20%), maka dalam sebulan mereka kehilangan sekitar Rp 900.000.
Uang Rp 900.000 itu bukan angka kecil. Nominal segitu adalah nyawa bagi ekonomi keluarga kelas menengah ke bawah. Itu adalah biaya SPP anak sekolah, biaya beli susu balita, atau modal servis motor agar tetap bisa narik besoknya. Akibat potongan yang mencekik ini, daya beli keluarga driver merosot tajam. Kita tidak sedang bicara soal gaya hidup, tapi soal bertahan hidup. Risikonya sangat nyata: anak-anak mitra pengemudi terancam putus sekolah karena orang tua mereka tidak lagi sanggup menutup biaya pendidikan akibat pendapatan yang terus tergerus sistem.
Sistem ini, secara tidak langsung, menciptakan kemiskinan struktural baru di kalangan pekerja online ride hailing yang seharusnya "sejahtera" jika kebijakan aplikator sesuai dengan aturan pemerintah. Bahkan nih ya setelahnya ada persepsi topik baru di kalangan mitra pengemudi, apa itu?
Si Gacor vs Si Anyep
Ironisnya, tekanan ekonomi ini justru memicu gesekan di level bawah. Alih-alih bersatu menuntut transparansi ke aplikator, yang terjadi malah "saling menyalahkan" sesama driver.
Di komunitas ojol, kita sering mendengar istilah akun "Gacor" (ramai orderan) dan akun "Gagu/Anyep" (sepi orderan). Perbedaan distribusi order ini memecah belah solidaritas mereka (Algoritma diatur berdasarkan Statistik/Performa Akun pengemudi).
Ada kelompok driver yang dianggap "maruk", yaitu mereka yang akunnya sedang diprioritaskan algoritma (Gacor), menyapu bersih semua orderan yang masuk, tanpa menyisakan kesempatan bagi rekan di sebelahnya yang sudah menunggu berjam-jam. Driver yang "Gacor" ini seringkali tetap mengeluh soal potongan besar, tapi di sisi lain, mereka takut untuk melepas orderan karena khawatir performa akunnya turun.
Di sisi lain, driver yang "Anyep" memandang sinis rekan mereka yang "maruk" tadi. Muncul narasi: "Lu mah enak akun gacor, ngeluh mulu tapi orderan disedot semua. Bagi-bagi kek!"
Padahal, akar masalahnya bukan pada keserakahan driver, melainkan pada mekanisme distribusi order yang diatur algoritma. Sistem probabilitas dan zonasi yang tidak transparan membuat driver merasa harus berkompetisi secara brutal dengan saudaranya sendiri. Driver "Gacor" tidak punya pilihan untuk melempar order ke teman (karena sistem tidak mengizinkan transfer order manual), dan driver "Anyep" tidak punya kuasa untuk meminta jatah.
Inilah kemenangan sistem: membuat para mitra sibuk bertengkar satu sama lain karena remah-remah orderan, sementara sang pembuat aturan terus menikmati potongan besar tanpa protes yang berarti.
Artikel ini tidak ditulis untuk menafikan peran Gojek dalam memajukan ekonomi digital Indonesia. Kita semua sepakat, aplikasi ini pernah menjadi pahlawan. Namun, "membantu" di era awal perintisan berbeda rasanya dengan kondisi di tahun 2025 ini.
Fakta lapangan dan hitungan di atas menunjukkan adanya indikasi pelanggaran terhadap semangat regulasi pemerintah, khususnya terkait batas maksimal biaya sewa aplikasi. Selisih potongan yang besar, transparansi yang minim, dan desain sistem yang memicu konflik antar-driver adalah "PR" besar yang tidak bisa didiamkan.
Jika Gojek benar-benar menganggap pengemudi sebagai "Mitra" (Partner), maka perlakukanlah selayaknya partner bisnis, bukan sekadar objek data. Berdasarkan temuan ini, ada tiga hal mendesak yang perlu dilakukan:
- Transparansi Real-time: Tampilkan rincian potongan di setiap order secara gamblang di aplikasi driver maupun customer. Jangan biarkan ada selisih angka yang menjadi misteri alias sesuai tok 25% (Aturan yang ditetapkan).
- Pemerintah (Kemenhub) harus berani melakukan audit forensik terhadap algoritma pembagian order dan tarif. Pastikan klaim "biaya operasional" memang masuk akal dan sesuai dengan KP 1001/2022.
- Hentikan penggunaan dark pattern dalam desain UX yang menyudutkan mitra. Sistem harus melindungi driver dari pembatalan sepihak yang merusak performa, bukan malah menghukum mereka.
Sudah saatnya label kebanggaan "Karya Anak Bangsa" ini kembali ke marwahnya: mensejahterakan rakyat kecil, bukan sekadar memperkaya korporasi lewat algoritma yang tak kasat mata. Karena pada akhirnya, teknologi diciptakan untuk memanusiakan manusia, bukan untuk mengadu domba mereka demi profit semata.
THANKS FOR READING