Back

Apa saja Dampak Efisiensi Anggaran?

February 22, 2025

3 min read

imgss Foto: espos.id

Presiden Prabowo Subianto telah meneken Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berisi tentang efsisiensi anggaran. Melalui kebijakan tersebut Prabowo menargetkan penghematan sebesar Rp 306,69 triliun.

Untuk menjalankan kebijakan tersebut, Presiden Prabowo Subianto melakukan pemangkasan anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga. Beberapa di antaranya termasuk Kementerian Pertahanan, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Polri, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Badan Gizi Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi, Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Semua berawal dari Kepercayaan, Kejujuran, dan Kedisiplinan.

Mengapa bisa begitu? karena tercapainya suatu program dapat dilihat dari keberhasilan program yang telah ditetapkan. Keberhasilan program dapat ditentukan dengan melakukan evaluasi program. Salah satu kebijakan utama yang diterapkan adalah efisiensi dalam bidang anggaran negara yang tertuang pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara.

Dalam instruksi ini, Presiden mengamanatkan berbagai pejabat negara, termasuk Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, serta Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, untuk menerapkan langkah-langkah penghematan anggaran di berbagai sektor.

Instruksi tersebut menargetkan efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun, yang terdiri dari Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga dan Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah.

Presiden Prabowo juga menekankan perlunya pembatasan belanja non-prioritas. Para gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk mengurangi pengeluaran untuk kegiatan seremonial, studi banding, serta perjalanan dinas, dengan target pengurangan perjalanan dinas hingga 50%.

Selain itu, efisiensi juga diterapkan pada belanja honorarium serta kegiatan pendukung yang tidak memiliki output yang jelas. Presiden menegaskan bahwa kementerian/lembaga harus lebih fokus pada peningkatan kinerja dalam pelayanan publik.

inpres
Mengapa dibalik Efisiensi Anggaran ini terdapat Penambahan jumlah staf dan Kementerian, apakah danantara menjamin Efisiensi Anggaran tersebut akan dikelola dengan baik

Dampak Positif Efisiensi Anggaran (APBN)

  • Optimalisasi Penggunaan Dana – Anggaran negara dapat dialokasikan ke sektor yang lebih penting, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur strategis.
  • Pengurangan Pemborosan – Meminimalisir belanja yang tidak efektif, seperti perjalanan dinas yang berlebihan atau pengeluaran seremonial.
  • Stabilitas Fiskal – Mengurangi risiko defisit anggaran dan menekan utang negara, sehingga ekonomi lebih stabil.
  • Peningkatan Efektivitas Program Pemerintah – Anggaran yang lebih efisien memungkinkan program-program pemerintah berjalan dengan lebih baik dan tepat sasaran.
  • Daya Saing Ekonomi – Dengan efisiensi, pemerintah dapat meningkatkan investasi di sektor produktif, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dampak Negatif Efisiensi Anggaran (APBN)

  • Pengurangan Belanja Sosial – Jika tidak dilakukan dengan bijak, efisiensi anggaran dapat mengurangi alokasi untuk subsidi atau program bantuan sosial bagi masyarakat miskin.
  • Pelemahan Pertumbuhan Ekonomi – Pengurangan belanja negara di beberapa sektor bisa berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi, terutama jika sektor swasta belum cukup kuat.
  • Pengurangan Lapangan Kerja – Pemotongan anggaran pada proyek infrastruktur atau sektor publik dapat menyebabkan berkurangnya kesempatan kerja.
  • Penurunan Kualitas Layanan Publik – Jika efisiensi dilakukan dengan pemangkasan yang tidak tepat, bisa menyebabkan penurunan kualitas layanan seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi umum.
  • Potensi Ketidakpuasan Publik – Masyarakat atau ASN yang terdampak oleh pemotongan anggaran, seperti penghapusan tunjangan atau pembatasan perjalanan dinas, bisa merasa dirugikan dan menimbulkan ketidakpuasan.

    Efisiensi APBN harus dilakukan dengan strategi yang tepat agar manfaatnya lebih besar daripada risikonya.

Baca juga :

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Apa itu Danantara?